LihatSulteng.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Kepolisan Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang berlangsung di Sriti Convention Hall, Palu, Kamis (25/7/2024).
Dalam sambutan pembukaan, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho mengatakan, Pilkada merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi, di mana masyarakat dapat secara langsung menentukan pemimpin daerahnya melalui proses pemilihan yang aman, jujur dan adil.
“Pilkada merupakan wujud keikutsertaan rakyat didalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai mekanisme penting demokrasi modern yang memungkinkan rakyatnya dapat berpartisipasi secara langsung untuk menentukan pemimpin pada daerahnya,” kata Kapolda Sulteng
Kapolda Sulteng juga mengatakan, Pilkada sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka membentuk sistem ketata negaraan yang legitimate dan berkedaulatan rakyat.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam amanatnya pada upacara HUT Bhayangkara ke-78 di Jakarta, berpesan kepada seluruh jajaran Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi ini, menjaga netralitas, stabilitas dan menjaga demokrasi agar pilkada dapat berlangsung aman, jujur, dan adil.
Hal yang selaras pun urai Kapolda, juga ditekankan oleh bapak Kapolri agar seluruh jajaranya, di dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, senantiasa mampu membangun sinergitas, soliditas dengan seluruh stakeholder dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ini bisa berjalan dengan aman, tertib lancar, dan stabilitas kamtibmas tetap terjaga.
“Oleh karenanya dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024, Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rencana tindakan dan meningkatkan keterpaduan antara TNI, Polri, penyelenggara pilkada, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengamanan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Sulteng,” terang Kapolda Sulteng.
Perlu kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2024 Polda sulteng dan jajaran melaksanakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan “Mantap Praja Tinombala 2024” dengan tujuan menjamin rasa aman pada seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Sulteng..
Kapolda Sulteng juga mengungkap indeks potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada berdasarkan analisa Baintelkam Polri diantaranya adalah adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara pilkada, kekurangan dan tertukarnya surat suara, keterlambatan logistik ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), praktek politik uang, titik lokasi TPS yang jaraknya berjauhan, adanya isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang berpotensi terjadinya konflik horisontal, hingga adanya penyelenggara pemilu dan personel pengamanan yang sakit ataupun meninggal dunia.
Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Praja Tinombala 2024 Polda Sulteng dan Polres/ta jajaran, melibatkan sebanyak 9.448 personel Polri dengan rincian: Polda Sulteng (3.880 personel) dan Polres/ta jajaran (5.568 personel).
Selain itu, Kapolda Sulteng juga menyebut ada 5.349 TPS yang dianggap punya kerawanan dalam Pilkada Serentak 2024 yakni sangat rawan (85 TPS), rawan (736 TPS), kurang rawan (4.515 TPS), serta khusus (13 TPS).
Kapolda Sulteng tak lupa mengingatkan, bahwa sebagai aparatur negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat untuk berat untuk mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2024, dan oleh karena itu diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing.
“Sebagaimana Polri bersama TNI serta mitra keamanan lainnya yang harus dapat memberikan jaminan keamanan baik sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, sehingga KPU selaku penyelenggara dan Bawaslu selaku pengawas pada pilkada serentak tahun 2024 dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional, aman dan lancar,” jelasnya.
Rakor Lintas Sektoral 2024 turut dihadiri unsur Forkopimda Sulteng, kabinda Sulteng, kepala BNN Sulteng, ketua KPU Sulteng, ketua Bawaslu Sulteng, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, wakapolda Sulteng, pejabat utama, kapolres jajaran, kabagops Polres, kasat Reskrim dan kasat Intel Polres jajaran. (RDR)
