LihatSulteng.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali menggelar sosialisasi mengenai tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kepada publik di salah satu hotel di Palu, Selasa (30/7/2024).
Pada sesi kali ini, KPU Sulteng menggaet tokoh dan kelompok pada segmen keagamaan dan komunitas. Di antaranya ada organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah), perwakilan duta bahasa, komunitas sanggar seni, dan sejumlah komunitas lintas kompetensi yang berbasis di Sulteng.
Ketua KPU Sulteng, Risvirenol dalam mukadimah acara menyampaikan bahwa selain kelompok pemilih pemula serta pemilih kalangan muda, keberadaan segmen keagamaan dan komunitas punya potensi besar memengaruhi keterlibatan masyarakat secara aktif dan positif dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, wabilkhusus agenda Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.
“Pada Pilkada 2020, partisipasi publik cenderung menurun ke angka 70%. Pelibatan pemuka keagamaan dan komunitas hari ini, dengan tujuan agar pemilih yang beririsan dengan kelompok ini bisa ditingkatkan partisipasinya sepanjang tahapan Pilkada 2024,” ujar Risvirenol.
Menurut komisioner KPU Sulteng 2023-2028 ini, meski para tokoh di dalam segmen keagamaan dan komunitas telah mengetahui penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, tetapi pihaknya bakal membekali dengan informasi yang akurat, sehingga dapat disebarluaskan demi terciptanya pendidikan politik yang baik di kalangan warga Sulteng yang punya hak memilih nantinya.
Agenda yang berlangsung kurang lebih sekitar tiga jam itu, dipandu oleh Kepala Bagian (Kabag) Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Parhupmas) KPU Sulteng, Cherly Trisna Ilyas dengan mengundang Sahran Raden sebagai narasumber.
Sebagai informasi, Sahran Raden cukup dikenal di antara kelompok keagamaan, perguruan tinggi, hingga penyelenggara Pemilu.
Ini lantaran Sahran pernah menjadi komisioner KPU Sulteng 2013-2023, berkarir sebagai dosen di Universitas Islam (UIN) Datokarama Palu, serta ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sulteng.
Terkait partisipasi segmen keagamaan dan komunitas, sebut Sahran, merupakan langkah yang tepat lagi bijak yang diambil KPU Sulteng. Sebab, potensi ujaran kebencian hingga isu Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan (SARA), rentan terjadi selama proses pesta demokrasi, tak terkecuali di level Pilkada.
“Kabar mengenai ujaran kebencian memang jadi kekuatiran kita semua. Sehingga KPU Sulteng perlu menjadikan tokoh agama dan komunitas sebagai media. Segmen ini perlu menjadi jembatan informasi tahapan Pilkada 2024, sekaligus sebagai penetralisir berita ujaran kebencian,” tutur Sahran.
Sahran menambahkan, di tengah pesatnya arus informasi, peran pemuka agama maupun komunitas harus lebih aktif lagi dengan metode yang relevan, demi mengedukasi publik soal pentingnya demokrasi berkualitas.
“Tokoh agama, misalnya, sekali-kali bisa menyelipkan materi pendidikan politik positif kepada publik, lewat dakwah yang disiarkan melalui media sosial. Begitu pula dengan komunitas yang bisa dengan kreatif menyampaikan informasi seputar pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024,” terangnya.
Adapun KPU Sulteng melalui Kabag Cherly menyampaikan, bahwa sosialisasi seperti ini tak sekadar menargetkan segmen tertentu, tetapi menyasar seluruh pemilih potensial seperti pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat, hingga masyarakat umum yang beraktivitas di fasilitas publik seperti pada momen car free day di Palu. (RDR)
