Baintelkam Polri rilis IPK Pilkada Serentak 2024, Sulteng dan Buol kategori rawan

LihatSulteng.com –  Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merilis Indeks Potensi Kerawanan (IPK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, termasuk di Sulteng.

Dalam laporan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng), Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Agus Nugroho, pada pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024 yang berlangsung di Lapangan Polda Sulteng, Senin (19/8/2024) pagi, mengungkap jika Sulteng dan satu daerah tingkat dua masuk kategori rawan.

“Berdasarkan hasil Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) tahun 2024 Baintelkam Polri, untuk Provinsi Sulawesi Tengah dikategorikan rawan dan Kabupaten Buol kategori rawan,” kata Irjen Pol Agus Nugroho.

Kapolda Sulteng menegaskan, bagi wilayah yang tergolong rawan segera lakukan antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lain jangan under estimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin. Agus juga menekankan agar jajarannya, terus melakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayah masing-masing dan selesaikan potensi konflik hingga ke akar masalah.

Baca Juga :  Polda Sulteng tanggung biaya perawatan korban demonstrasi di aksi kawal putusan MK

“Apabila terhadap konflik yang sudah mengganggu stabilitas masyarakat, pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, serta nesesitas.” ujarnya.

Khusus terkait bencana alam, lanjut Agus, segera koordinasikan dengan TNI, BPBD, BMKG, Basarnas, dan stake holders lainnya guna memetakan daerah rawan sehingga bencana dapat dimitigasi.

“Siapkan pula rencana antisipasi, bekerja sama dengan penyelenggara Pilkada apabila nanti terdapat situasi bencana alam di suatu daerah. Seperti contohnya mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi-lokasi pengungsian,” jelas perwira tinggi Polri ini.

Selanjutnya terkait dengan tindak pidana pilkada, kata Agus, segera lakukan koordinasi, kolaborasi antarpilar sentra gakkumdu agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana pilkada dapat dilakukan secara profesional, transparan sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *