PALU, LIHATSULTENG.COM– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus menguatkan komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, dalam program “Kopi Anda” (Komentar dan Opini Anda) di LPP RRI Palu, Selasa (15/7/2025).
Acara itu turut menghadirkan Narasumber, Irwan Waris, selaku Pengamat Kebijakan Publik, dan Efraim Lario, Kabid Pelayanan RSUD Ampana.
Wagub Reny menjelaskan bahwa “Berani Sehat” adalah program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan layanan kesehatan yang masih dirasakan masyarakat.
“Masih banyak warga kita yang kesulitan berobat karena tidak memiliki jaminan kesehatan. Bahkan ada yang punya BPJS tapi tidak aktif karena menunggak iuran. Di sisi lain, ada juga tenaga lepas yang tidak memiliki jaminan kesehatan sama sekali,” ungkap Reny Lamadjido
Untuk menjawab tantangan tersebut, program Berani Sehat mempermudah akses layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP Sulawesi Tengah, melalui integrasi data BPJS, Dukcapil, dan Dinas Sosial di aplikasi SEHATI.
“Jika BPJS tidak aktif, bisa diaktifkan melalui program ini. Jika sama sekali belum punya jaminan, masyarakat tetap bisa dilayani,” ujarnya.
Hingga Juli 2025, sebanyak 19.662 warga telah mendapat layanan melalui program ini, sebagian besar dari 158 ribu peserta BPJS yang sebelumnya tidak aktif.
Capaian ini turut mendukung target Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mencapai 86%, dengan harapan dapat mencapai 100%.
Sementara itu, Irwan Waris, mewakili masyarakat Sulawesi Tengah merasa berbahagia dengan adanya program Berani Sehat, namun memberikan catatan penting dari sisi perencanaan dan keberlanjutan program.
Ia mengingatkan bahwa tanpa perencanaan pembiayaan yang matang dan sistematis, program ini dapat menjadi beban yang berat bagi rumah sakit pemerintah.
Dia juga menyarankan agar segmentasi peserta perlu dipertimbangkan.
“Mungkin tidak semua perlu dicover. Masyarakat yang mampu, sebaiknya tetap menggunakan skema mandiri, dan biarkan bantuan pemerintah fokus untuk yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pembiayaan program Berani Sehat tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Dari total sekitar 3 juta penduduk Sulawesi Tengah, 50% pembiayaan sudah dijamin melalui Program Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat, sementara sisanya dibagi antara Pemprov dan kabupaten/kota.
“Yang BPJS mandiri, sekitar 14% seperti pegawai perbankan tidak diganggu gugat, dan sisanya yang kita upayakan untuk bisa dicover lewat program ini. Kita pastikan semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS di Sulawesi Tengah, termasuk di Kota Palu, bisa menerima pasien program Berani Sehat, sehingga tidak bertumpuk hanya di RS Undata,” jelas Wagub Reny.
Dia menegaskan bahwa untuk menyukseskan program ini, Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan lintas sektor: transportasi, infrastruktur, aksesibilitas, hingga pemangku kepentingan sosial lainnya sehingga program ini dapat menyentuh daerah terpencil 3T.
