PALU, LIHATSULTENG.COM– Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, resmi mengukuhkan Agus Yulianto, sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah.
Pengukuhan berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (14/10/2025).
Disaksikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, beserta jajaran pejabat pemerintah provinsi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025, Agus Yulianto ditetapkan menggantikan Edy Suharto, yang kini diamanahkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido, Ketua TP PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Sekda Novalina, Anggota DPRD Sulteng, Kepala Perwakilan BPK Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, para bupati/wali kota, serta pimpinan Bank Sulteng dan Bank Sulteng.
Dalam sambutannya, Deputi BPKP Setya Nugraha menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan, BPKP berkomitmen memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel dan efisien.
“Program 9 BERANI yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan terobosan positif yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini sejalan dengan semangat BPKP untuk memastikan setiap program memiliki dampak nyata,”ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, pengelolaan potensi daerah yang baik akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara, Gubernur Anwar Hafid mengucapkan selamat kepada pejabat baru yang telah dikukuhkan dan menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi serta pendampingan yang telah diberikan selama bertugas di Sulawesi Tengah.
“Semoga pengukuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita semua dalam mengawal pembangunan di daerah. BPKP adalah mitra strategis pemerintah dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan berintegritas,” ungkapnya.
Menanggapi pernyataan Deputi BPKP terkait efisiensi keuangan, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak akan menghambat komitmen pemerintah provinsi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
“Saya minta para kepala perangkat daerah menyusun program yang benar-benar menyentuh masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya
Lebih jauh, Ia mengajak para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah untuk menanamkan kedisiplinan dalam perencanaan pembangunan dan menjadikan efisiensi sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintahan daerah.
