PALU, LIHATSULTENG– Gubernur Anwar Hafid, resmi membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan pada momen HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan di halaman kantor gubernur, Minggu (13/4/2025).
“Sama dengan bapak-bapak, ibu disini, kita semua kalau istri kita atau suami kita ulang tahun, kita siapkan kado khusus untuk orang yang kita cintai,” ucapnya mengumpamakan pendidikan dan kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun terindah buat Sulteng.
Dengan terobosan membebaskan biaya pendidikan di SMA dan SMK lewat BERANI Cerdas, gubernur optimis tidak ada lagi orangtua yang tega mengubur mimpi anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan karena kendala biaya seperti biaya prakerin (praktek kerja industri) dan ujikom bagi siswa SMK dengan nilai hingga jutaan rupiah.
“Biaya prakerin yang jadi momok anak-anak tidak mau sekolah di SMK mulai tahun ini kita bebaskan,” ujarnya
Sasaran BERANI Cerdas selanjutnya yakni pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa Sulteng di semua jenjang kuliah sesuai jurusannya.
“Di mana pun dia kuliah, di Palu, di Jakarta, di mana saja akan kita berikan sesuai UKT,” lanjut gubernur menambahkan.
Begitu juga bagi sekolah-sekolah swasta yang sederajat SMA/SMK dipastikan akan menerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Tak hanya fokus pada pendidikan, kesehatan juga dipentingkan dengan BERANI Sehat, berkat kerjasama Pemda dengan BPJS Kesehatan, Sulteng menjadi provinsi ke-12 di Indonesia yang mendeklarasikan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Lewat mekanisme ini, di mana pun masyarakat Sulteng berobat akan dilayani faskes yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan meskipun yang bersangkutan belum terdaftar peserta BPJS Kesehatan maupun status kepesertaan tidak aktif karena tunggakan iuran.
“Di mana pun rakyat Sulawesi Tengah yang menggunakan KTP Sulteng apabila sakit dia pergi ke puskesmas, rumah sakit mana saja yang kerjasama dengan BPJS maka saat itu juga BPJS akan aktif,” ulasnya bahwa syarat menerima pelayanan cukup menunjukkan bukti ber-KTP Sulteng.
Di bagian lain, kepada penunggak Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah provinsi juga memberikan amnesti berupa BERANI Bebaskan Tunggakan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mulai tanggal 14 April hingga 14 Mei 2025.
“Kalau sudah diampuni kita bisa berkendaraan dengan leluasa dan tidak takut lagi ada sweeping,” terang Anwar Hafid mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan insentif PKB yang periodenya hanya sebulan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid mengajak tokoh-tokoh Sulteng yang menduduki sejumlah jabatan strategis di pusat untuk menjadi corong aspirasi daerah dalam perjuangan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minerba dan industri.
Ia berharap kebijakan pusat dapat terasa denyutnya hingga ke Sulteng yang menjadi daerah penghasil dan penyimpan ‘harta karun’ tambang.
“Kalau dilakukan di hilir (industri) Insya Allah Sulawesi Tengah tidak akan kesulitan uang,” ulasnya tentang potensi PAD yang diterima jika dilakukan transformasi kebijakan.
Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, ikut memperkuat penyampaian gubernur seputar BERANI Sehat yang arah program ini akan meningkatkan fasilitas dan kualitas rumah sakit provinsi hingga setara dengan rumah sakit nasional bahkan internasional.
“Bulan Mei Rumah Sakit Undata (mulai) mengadakan operasi jantung terbuka sehingga masyarakat Sulawesi Tengah tidak perlu jauh-jauh ke Rumah Sakit Harapan Kita,” ujarnya tentang peningkatan layanan undata yang telah diprogramkan.
Dengan program BERANI yang visioner sebagai kompas pembangunan, Gubernur Anwar Hafid dan Wagub dr. Reny Lamadjido beserta jajaran perangkat daerah siap mewujudkan Sulteng menjadi daerah yang besar dan tangguh, atau disebut ‘Sulteng Nambaso’.
Nambaso sendiri adalah kearifan lokal yang berarti besar dan tangguh, yang kini menjadi DNA pembangunan Sulteng.
Selain 3 program BERANI tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga meluncurkan program Berani Melayani Perizinan Tepat Waktu. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan memberikan jaminan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan berusaha.
